Epistemological Analysis, Classical Literature, and the Integration of Siyasah Dusturiyah Methodology to Modern Constitutional Governance

Analisis Epistemologis, Literatur Klasik, dan Integrasi Metodologi Siyasah Dusturiyah pada Tata Kelola Konstitusional Modern

Abstract

This study aims to reconstruct the methodology of siyasah dusturiyah through an epistemological analysis of classical literature and its integration into modern constitutional governance. Siyasah dusturiyah is defined as a discipline that regulates state affairs through legislative mechanisms aligned with the spirit of sharia and the principle of public interest (maslahah). This research employs a dynamic and adaptive methodology, utilizing ijtihad instruments such as maqashid al-sharia, maslahah mursalah, qiyas, istihsan, and urf. This analysis compares two dominant classical approaches: Al-Mawardi's institutional formalism, which focuses on the legitimacy of power structures, and Ibn Taymiyyah's functional ethics, which emphasizes substantive justice and leadership trustworthiness (amanah). In the modern context, siyasah dusturiyah transforms by integrating the principle of syura (consultation) into democratic systems, checks and balances, and the protection of human rights. The results indicate that in Indonesia, these principles are implemented through the 1945 Constitution (UUD 1945) as a civil agreement, alongside the roles of state institutions such as the MPR, DPR, and the Constitutional Court in maintaining the rule of law. In conclusion, siyasah dusturiyah remains relevant as a philosophical framework that guides authority to stay oriented toward social justice and humanity amidst globalization.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi metodologi siyasah dusturiyah melalui analisis epistemologis terhadap literatur klasik dan integrasinya dalam tata kelola konstitusional modern. Siyasah dusturiyah didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengatur urusan negara melalui mekanisme perundang-undangan yang sejalan dengan ruh syariat dan prinsip kemaslahatan umum (maslahah). Metodologi penelitian ini bersifat dinamis dan adaptif dengan memanfaatkan instrumen ijtihad seperti maqashid al-sharia, maslahah mursalah, qiyas, istihsan, dan urf. Analisis ini membandingkan dua pendekatan klasik yang dominan: formalisme institusional Al-Mawardi yang berfokus pada legitimasi struktur kekuasaan , serta etika fungsional Ibn Taymiyyah yang menekankan pada keadilan substantif dan amanah kepemimpinan. Dalam konteks modern, siyasah dusturiyah bertransformasi dengan mengintegrasikan prinsip syura (musyawarah) ke dalam sistem demokrasi, pembagian kekuasaan (checks and balances), serta perlindungan hak asasi manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Indonesia, prinsip-prinsip ini terimplementasi melalui UUD 1945 sebagai kesepakatan madani dan peran lembaga negara seperti MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi hukum. Kesimpulannya, siyasah dusturiyah tetap relevan sebagai kerangka filosofis yang mengawal kekuasaan agar tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan di tengah arus globalisasi.