Reconstruction of Contractual Arrangements for the Management of Qurban Animal Hides: An Analysis of Ownership and Transactional Authority from the Perspective of Uṣūl al-Fiqh

Rekonstruksi Akad Pengelolaan Kulit Hewan Kurban: Analisis Kepemilikan dan Kewenangan Bertindak dalam Perspektif Usul Fikih

Abstract

The sale of Qurban animal hides by qurban committees to finance operational expenses or social activities raises questions under Islamic law, particularly concerning the prohibition on selling sacrificial animal parts and the ambiguity surrounding ownership and the committee’s authority to manage them. This study examines the legal status of such sales and explores alternative contractual arrangements based on the principles of uṣūl al-fiqh (Islamic legal theory). It employs normative Islamic legal research using conceptual, comparative, and uṣūl al-fiqh approaches. The analysis focuses on ownership (al-milk), legal authority to undertake transactions (taṣarruf), hibah (gift), and the distinction between gratuitous transfers and exchange-based transactions. The findings indicate that the legal status of selling sacrificial animal hides depends on ownership, the scope of authority delegated to the committee, and the nature of the transaction underlying the transfer. Entrusting hides to a committee does not automatically authorize their sale, while hibah may be considered as an alternative contractual arrangement if the requirements for transferring ownership are fulfilled and the arrangement is not used to circumvent Islamic legal restrictions. Accordingly, contractual reconstruction must be grounded in clear ownership status, defined management authority, and the validity of the transaction under relevant Islamic legal evidence and jurisprudential rules. This study proposes an analytical framework for evaluating sacrificial hide management models in accordance with Islamic law.

Penjualan kulit hewan kurban oleh panitia masih ditemukan dalam praktik keagamaan masyarakat Indonesia. Hasil transaksi tersebut umumnya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional penyelenggaraan kurban atau mendukung kegiatan sosial. Meskipun telah berlangsung sebagai kebiasaan di sejumlah tempat, praktik ini menyisakan persoalan hukum Islam karena mayoritas ulama tidak membolehkan penjualan bagian hewan kurban oleh orang yang berkurban maupun pihak yang bertindak sebagai wakilnya. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika seluruh hasil penyembelihan diserahkan kepada panitia tanpa kejelasan mengenai status kepemilikan dan batas kewenangan pengelolaannya. Penelitian ini mengkaji hukum penjualan kulit hewan kurban melalui perspektif usul fikih sekaligus menelaah kemungkinan penyusunan kembali akad sebagai alternatif pengelolaan. Penelitian menggunakan metode hukum Islam normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan usul fikih. Analisis difokuskan pada konsep kepemilikan (al-milk), kewenangan melakukan tindakan hukum (taṣarruf), hibah, serta perbedaan karakter antara pemberian sukarela dan transaksi pertukaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa penentuan hukum penjualan kulit kurban tidak dapat dilepaskan dari status kepemilikan kulit, kewenangan yang diberikan kepada panitia, dan bentuk transaksi yang mendasari pengalihannya. Hibah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu model rekonstruksi akad, tetapi tidak serta-merta menghilangkan pembatasan hukum atas bagian hewan kurban. Keabsahannya tetap harus diuji berdasarkan dalil syariat, terpenuhinya ketentuan perpindahan kepemilikan, serta perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis untuk menilai alternatif pengelolaan kulit kurban yang dapat dipertanggungjawabkan menurut prinsip hukum Islam.