Siyasah Tanfidziyah Analysis of the Functions and Authorities of Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) (A Study in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency)

Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Fungsi dan Wewenang Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

Abstract

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) is a designation—adapted to local language and wisdom—for the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa or BPD) as stipulated in West Lampung Regency Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Pekon (Village) Governance. The LHP functions to deliberate on and agree upon draft Pekon regulations alongside the Peratin (Village Head), to accommodate and channel community aspirations, and to oversee the Peratin's performance. The LHP plays a crucial role in ensuring effective Pekon governance, as it serves as an equal partner to the Peratin. The issues addressed in this study are: how the Himpunan Pemekonan (LHP) institution carries out its functions in the administration of government in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency; and how the LHP carries out its functions in the administration of pekon government from the perspective of Fiqh Siyasah (Islamic political jurisprudence). The objectives of this study are to examine the implementation of the LHP's functions in the administration of government in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency, and to analyze the implementation of the LHP's functions in Pekon Tanjung Raya from the perspective of Fiqh Siyasah. This study employs field research and is descriptive-analytical in nature. The data sources consist of both primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation. The data processing techniques involved editing and systematizing the data, followed by qualitative analysis using a deductive and inductive framework. Thus, the research findings indicate that the implementation of the LHP function in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency, is not proceeding as it should.       

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) merupakan sebutan yang telah disesuaikan dengan bahasa dan kearifan lokal daerah setempat, yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemerintahan Pekon (desa). Lembaga Himpunan Pemekonan mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Pekon bersama Peratin (kepala desa), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Peratin. Peran LHP dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon sangatlah penting dalam terlaksananya pemerintahan Pekon yang baik, karena merupakan mitra sejajar peratin.   Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (desa) Perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi LHP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungs LHP di Pekon Tanjung Raya Perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan data yaitu editing dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan kerangka berfikir secara deduktif dan induktif. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi LHP di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum berjalan sebagaimana mestinya.