Moral Crisis in Indonesian Law Enforcement: A Philosophical Review of the Relationship Between Law and Ethics in Realizing Substantive Justice

Krisis Moral Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Filosofis Terhadap Relasi Hukum dan Etika Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Abstract

Law enforcement is essentially not only dependent on the existence of legal regulations but is also strongly influenced by the moral quality of those responsible for implementing and enforcing the law. In practice, various cases of corruption, abuse of power, bribery, and actions contrary to the principles of justice indicate that moral issues remain a serious challenge within Indonesia’s legal system. Such conditions raise questions regarding the relationship between law and morality and the extent to which ethical values can contribute to the realization of substantive justice. This study employs normative legal research using philosophical and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of legal philosophy, ethical theories, legislation, and relevant scholarly works. The study reveals that law and morality are closely interconnected because law functions not only as a mechanism of social control but also as an instrument for realizing justice within society. The moral crisis occurring in law enforcement practices has the potential to undermine public trust in legal institutions and hinder the achievement of substantive justice. Therefore, strengthening moral ethics among law enforcement officials is essential for developing a legal system that upholds integrity, justice, and humanitarian values.

Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas moral para pelaku hukum yang menjalankan dan menegakkannya. Dalam praktiknya, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, suap, serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan menunjukkan adanya persoalan moral yang masih menjadi tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara hukum dan moralitas serta sejauh mana nilai-nilai etika dapat berperan dalam mewujudkan keadilan yang substansial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur filsafat hukum, teori etika, peraturan perundang-undangan, serta berbagai hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum dan moral memiliki hubungan yang erat karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Krisis moral yang terjadi dalam praktik penegakan hukum berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan menghambat terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan etika moral bagi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan yang penting dalam upaya membangun sistem hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.