Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

Alternative Dispute Resolution With The Principle of Pacta Sunt Servanda in Land Conflict Resolution Mediation

Abstract

Land issues are actualised and always arise. Along with population growth, development. Access to land as capital in an interest is increasing. The Minister of ATR / BPN said, the number of registered land disputes reached nearly 90 million parcels of land and 8,000 cases of conflict. Indonesia is a state of law, the implication of the state of law is that the government directs its energy to compile laws and regulations that can provide protection. Mediation is a dispute resolution that is regulated in Perma No. 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. Article 4 of Perma No. 01/2016, Alternative dispute resolution through mediation without court allows the parties to freely agree on their problems. Therefore, it is necessary to understand how the practice and importance of Alternative Dispute Resolution in Indonesia, as well as the making of a deed of peace contract with the principle of pacta sunt servanda so as to produce a binding agreement between the two parties based on applicable legal rules. This research uses normative research methods with a normative approach, and analytical descriptive research type. The research materials are primary materials, namely relevant books and journals, and secondary materials, namely articles and other relevant research. Land mediation is a way of resolving land cases based on Regulation of the Minister of ATR / BPN No. 21 dated 22 October 2020. However, it is not accompanied by technical provisions so that case settlement through alternative dispute resolution is an important alternative to bring the parties to the land dispute closer. In mediation, the parties can discuss their problems until a solution is found and the results of the agreement can be written with the principle of pacta sunt servanda which binds the parties so that it does not recur in the future.

Masalah pertanahan teraktualisasi dan selalu muncul. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan. Akses untuk memperoleh tanah sebagai modal dalam suatu kepentingan semakin meningkat. Menteri ATR/BPN mengatakan, jumlah sengketa tanah yang terdaftar mencapai hampir 90 juta bidang tanah dan 8.000 kasus konflik. Indonesia adalah negara hukum, Implikasi dari negara hukum adalah pemerintah mengarahkan energinya untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 4 Perma No. 01 Tahun 2016, Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi tanpa pengadilan membuat para pihak dapat dengan leluasa menyepakati permasalahan mereka. Oleh karena itu, perlu memahami bagaimana praktek dan pentingnya Alternatife Dispute Resolution di Indonesia, serta pembuatan akta kontrak perdamaian dengan asas pacta sunt servanda sehingga mengahasilkan kesepakatan mengikat antara kedua belah pihak berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan normatif, dan tipe penelitian deskriptif analitis. Bahan penelitian berupa bahan primer, yaitu buku-buku dan jurnal yang relevan, dan bahan sekunder, yaitu artikel dan penelitian lain yang relevan. Mediasi pertanahan merupakan cara penyelesaian perkara pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 tanggal 22 Oktober 2020. Namun tidak disertai dengan ketentuan teknis sehingga Penyelesaian perkara melalui alternatife dispute resolution merupakan alternatif yang Penting untuk mendekatkan para pihak dalam sengketa pertanahan. Dalam mediasi, para pihak dapat mendiskusikan permasalahan mereka hingga ditemukan solusi dan hasil kesepakatan dapat ditulis dengan asas pacta sunt servanda yang mengikat para pihak agar tidak terulang kembali di kemudian hari.