Implikasi Kebijakan Organisasi Penghayat Kepercayaan Perspektif HAM: Diskriminasi dan Hambatan Terhadap Pencatatan Perkawinan Sunda Wiwitan

Policy Implication of Indigenous Faith Organization in Human Rights Perspective: Discrimination and Obstacles to Marriage Registration of Sunda Wiwitan

Abstract

The purpose of this research is to analyze and provide education related to discrimination practices that are still felt by the indigenous people of Sunda Wiwitan Kuningan. The research method used is Juridical Qualitative case study on the fulfillment of civil rights and cultural rights of indigenous people of indigenous faith in certain regions and certain countries by collecting empirical data regarding the fulfillment of civil rights and cultural rights of indigenous people of indigenous faith in certain regions. Marriage registration is a human right that should be a right to be accepted and carried out regardless of religious and cultural status. Sunda Wiwitan Kuningan believer’s is one of the many believer in Indonesia who still receive discriminatory treatment for the organization registration policy. As a result, the marriage registration process is carried out by entering the Sunda Wiwitan non-believers organization that has been registered with the Government. Likewise, the non-registration of the AKUR Sunda Wiwitan indigenous faith organization is also based on various traumatic feelings of negative stigma given by the Government and the surrounding community, so that Indonesia is still considered unable to implement the meaning of freedom of religion based on human rights understanding if the practice of discrimination is still perpetuated by the existence of the organization's policy.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi edukasi terkait praktik diskriminasi yang masih dirasakan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris studi kasus terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak budaya masyarakat adat penghayat kepercayaan di daerah tertentu dan negara tertentu dengan cara mengumpulkan data empiris mengenai pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak budaya masyarakat adat penghayat kepercayaan terhadap agama lokal (penghayat kepercayaan) di wilayah tertentu. Pencatatan perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi hak untuk dapat diterima dan dilakukan tanpa memandang status agama dan budaya. Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan merupakan salah satu dari sekian banyak penghayat di Indonesia yang masih mendapat perlakuan diskriminasi atas kebijakan pendaftaran organisasi. Akibatnya, proses pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan masuk ke dalam organisasi non-penghayat Sunda Wiwitan yang telah terdaftar di Pemerintahan. Begitupun tidak didaftarkannya organisasi penghayat kepercayaan AKUR Sunda Wiwitan pun berdasar atas berbagai rasa traumatis atas stigma negatif yang diberikan oleh Pemerintah maupun masyarakat sekitar, sehingga Indonesia masih dinilai belum dapat mengimplementasikan makna kebebasan beragama berdasarkan kesepahaman HAM jika praktik diskriminasi masih dilanggengkan dengan adanya kebijakan organisasi tersebut.