Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia

Construction of Ahmad Al-Raisuni's Thought in the Perspective of Maqashid al-Syari'ah and the Implications for Political Fiqh in Indonesia

Abstract

Classical political fiqh literature is often no longer relevant to the dynamics of modern society, especially in the context of plural and heterogeneous Indonesia. This research explores Ahmad Ar-Raisuni's thoughts through the perspective of Maqasid al-Syari'ah to reconstruct political fiqh in accordance with the needs of the times. By focusing on central issues such as democracy, state format, leader criteria, and the implementation of Islamic sharia, this research offers a new approach that integrates maqasid values with Indonesia's political reality. The results show that maqasid-based political fiqh can encourage legal reforms that are more inclusive, just and contextual, and support the development of public policies that are oriented towards the welfare of society. This approach is an important foundation in creating a dynamic Islamic political framework, without abandoning the principles of sharia.

Literatur fikih politik klasik sering kali tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat modern, khususnya dalam konteks Indonesia yang plural dan heterogen. Penelitian ini mengeksplorasi pemikiran Ahmad Ar-Raisuni melalui perspektif Maqasid al-Syari'ah untuk merekonstruksi fikih politik yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan fokus pada isu-isu sentral seperti demokrasi, format negara, kriteria pemimpin, dan implementasi syariat Islam, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang mengintegrasikan nilai-nilai maqasid dengan realitas politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih politik yang berbasis maqasid dapat mendorong pembaruan hukum yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual, serta mendukung pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam menciptakan kerangka politik Islam yang dinamis, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.