Disfungsi Negara Dalam Penegakan Hukum Pencatatan Nikah

State Dysfunction in Enforcing Marriage Registration Laws

Abstract

State dysfunction in the enforcement of marriage registration laws is a significant issue affecting community compliance with the law and the protection of individual rights. These problems involve weak mechanisms for implementing laws, lack of public awareness, and lack of strict sanctions against violations. This research aims to identify the various dysfunctions that lead to imperfect law enforcement in the marriage registration system. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies and using data analysis techniques with the Miles and Huberman model. The research location was at the Office of Religious Affairs (KUA) of Batanghari District, East Lampung, with informants consisting of couples who performed nikah siri, KUA staff, and Islamic religious counselors. The results showed that state dysfunction occurred due to weak inter-agency coordination, low public legal awareness, and ineffective supervision and enforcement of sanctions against marriage registration violations. The implications of this dysfunction include legal uncertainty for couples and children born from unregistered marriages. The novelty of this study lies in its in-depth analysis of the state's failure to ensure compliance with marriage registration as part of a broader legal system, in contrast to previous studies that have focused more on social factors.

Disfungsi negara dalam penegakan hukum pencatatan nikah menjadi isu signifikan yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perlindungan hak individu. Permasalahan ini melibatkan lemahnya mekanisme implementasi aturan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai disfungsi yang menyebabkan ketidaksempurnaan penegakan hukum dalam sistem pencatatan nikah. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data dengan model Miles and Huberman. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, dengan informan terdiri dari pasangan yang melakukan nikah siri, staf KUA, serta penyuluh agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi negara terjadi akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidakefektifan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan nikah. Implikasi dari disfungsi ini meliputi ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai kegagalan negara dalam memastikan kepatuhan pencatatan nikah sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada faktor sosial dan budaya pernikahan tidak tercatat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah serta memperkuat peran negara dalam menegakkan hukum perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret guna memperbaiki sistem pencatatan nikah di Indonesia, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kebijakan hukum keluarga Islam dan meningkatkan kepastian hukum dalam pernikahan.