Conditional Death Penalty in National Criminal Code: Study in Frame of Human Rights and Maqāsid Al-Sharīʿah

Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional: Kajian dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dan Maqāsid Al-Sharīʿah

Abstract

Conditional death penalty has become one of the important issues in the Indonesian criminal justice system, especially after the enactment of the national Criminal Code (KUHP). In it, the death penalty is no longer considered a primary punishment, but rather a last resort with certain conditions. This article focuses on the study of the concept of conditional death penalty in the national Criminal Code from the perspective of human rights (HAM) and maqashid as-syariah. From the perspective of human rights, the application of conditional death penalty demonstrates an effort to compromise between the protection of the right to life, which is a essential human right, and the need to provide a deterrent effect against serious criminals. Through conditional regulation, the Criminal Code (KUHP) seeks to bridge the need for law enforcement against serious crimes while still respecting humanitarian values. The probation period granted can serve as a time for introspection for the convicted. This reflects a humanistic approach, that the legal system not only punishes but also gives a second chance. Meanwhile, the application of the death penalty in Islam is very cautious, prioritizing public welfare and preventing greater harm in accordance with the objectives of Islamic law. Conditional death penalty reflects this value, as it provides the convicted person with the opportunity to repent and improve themselves, while still delivering justice to the victim and society.

Pidana mati bersyarat menjadi salah satu isu penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Di dalamnya pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai pidana pokok, tetapi dijadikan pilihan terakhir dengan menyertakan suatu syarat. Artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai konsep pidana mati bersyarat dalam KUHP nasional dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan maqashid as-syariah. Dari perspektif HAM, penerapan pidana mati bersyarat menunjukkan upaya kompromi antara perlindungan hak hidup yang merupakan hak asasi yang fundamental serta kebutuhan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat. Melalui pengaturan bersyarat, KUHP berupaya menjembatani kebutuhan dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan berat dengan tetap menghormati nilai kemanusiaan. Masa percobaan yang diberikan dapat dijadikan sebagai waktu introspeksi bagi terpidana. Ini mencerminkan pendekatan humanis, manakala sistem hukum tidak hanya menghukum tetapi juga memberi kesempatan kedua. Sementara itu, penerapan pidana mati dalam Islam sangat berhati-hati, dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan dan mencegah kerugian yang lebih besar sesuai dengan tujuan syari’at Islam. Pidana mati bersyarat mencerminkan nilai ini, karena memberikan kesempatan bagi terpidana untuk bertobat dan memperbaiki diri, serta tetap memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat.