Milkul Yamin dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Yuridis dan Implikasinya Terhadap Penghapusan Perbudakan

Milk Al-Yamin in The Compilation of Islamic Law: A Juridical Study and Its Implications for The Abolition of Slavery

Abstract

Milkul yamin, as a concept of female slave ownership that was permissible in the socio-historical context of pre-Islamic Arabia, has become part of the classical fiqh discourse on sexual relations without a marriage contract. However, in a modern national legal system that prioritizes respect for human rights, the concept is no longer relevant. This study aims to examine juridically the concept of milkul yamin in classical Islamic law and its implications for the formation of positive Islamic law in Indonesia through the Compilation of Islamic Law (KHI) which has constitutionally abolished all forms of slavery. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach and document analysis of classical fiqh texts, KHI and national legal instruments. This study concludes that KHI does not adopt the concept of milkul yamin because it contradicts the principles of justice, gender equality, and protection of human dignity regulated in the constitution. This confirms that Islamic law is adaptive and contextual, and actively supports the abolition of the slavery system. This research makes an important contribution in strengthening human values in contemporary Islamic legal ijtihad in Indonesia and recommends the need for progressive ijtihad so that Islamic law remains in line with contemporary human rights values.

Milkul yamin, sebagai konsep kepemilikan budak perempuan yang dibolehkan dalam konteks sosial-historis Arab pra-Islam, telah menjadi bagian dari diskursus fikih klasik mengenai hubungan seksual tanpa akad nikah. Namun, dalam sistem hukum nasional modern yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, konsep tersebut tidak lagi relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis konsep milkul yamin dalam hukum Islam klasik dan implikasinya terhadap pembentukan hukum Islam positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara konstitusional telah menghapus segala bentuk perbudakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen terhadap teks-teks fikih klasik, KHI serta instrumen hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI tidak mengadopsi konsep milkul yamin karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan martabat manusia yang diatur dalam konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual, serta mendukung secara aktif penghapusan sistem perbudakan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam ijtihad hukum Islam kontemporer di Indonesia serta merekomendasikan perlunya ijtihad progresif agar hukum Islam tetap sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia kontemporer.