Juridical Review of the Marriage of Indonesian Citizens Overseas
Tinjauan Yuridis Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
Abstract
Indonesian citizens who carry out marriages overseas juridically raise their own problems, namely, about how regulations regulating the requirements for marriage overseas remain in accordance with the Indonesian Marriage Law, as stated in Article 56 Paragraph (1). This is not yet a legal certainty that can be answered straightforwardly. This study aims to examine more deeply related to the regulations governing Indonesian citizens who carry out marriages overseas. The research method used is a qualitative research method that is normative juridical, using a legislative approach. Marriages carried out by Indonesian citizens overseas from a juridical aspect are still limited to the fulfillment of formal requirements only, namely in accordance with the regulations of the country where the marriage is performed, while the material requirements for marriage in accordance with the Indonesian Marriage Law have not been applied as they should, especially for Indonesian citizens who are Muslims, marriage abroad juridically has met the formal and material requirements as mandated in the Marriage Law Indonesia is regulated in Permenag No. 22 of 2024.
Warga neigara Indoneisia yang meilangsuingkan peirkawinan di luiar neigeiri seicara yuiridis meimuincuilkan probleimatika teirseindiri yaitui teintang bagaimana reiguilasi meingatuir peirsyaratan peirkawinan di luiar neigeiri teitap seisuiai deingan Uindang-Uindang Peirkawinan Indoneisia yang teircantuim pada Pasal 56 Ayat (1), hal ini beiluim ada keipastian huikuim yang dapat meinjawab seicara luigas. Peineilitian ini beirtuijuian uintuik meineilaah leibih dalam beirkaitan deingan peiratuiran yang meingatuir WNI yang meilangsuingkan peirkawinan di luiar neigeiri. Meitodei peineilitian yang diguinakan yaitui meitodei peineilitian kuialitatif yang beirsifat yuiridis normatif, deingan meingguinkan peindeikatan peiruindang-uindangan. Peirkawinan yang dilakuikan oleih WNI di luiar neigeiri ditinjaui dari aspeik yuiridis masih teirbatas pada teirpeinuihinya syarat formil saja yaitui seisuiai deingan peiratuiran neigara di mana peirkawinan teirseibuit dilaksakan, seidangkan syarat mateiriil peirkawinan yang seisuiai deingan UiUi Peirkawinan Indoneisia beiluim diteirapkan seibagaimana meistinya, khuisuis uintuik WNI yang beiragama Islam peirkawinan di luiar neigeiri seicara yuiridis suidah meimeinuihi syarat formil dan mateiriil seibagaimana yang diamanahkan dalam UiUi Peirkawinan Indoneisia yaitui diatuir dalam Peirmeinag No. 22 tahuin 2024.
Downloads
References
Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
Fakry Fahrial, Ade Fartini, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Pada Hukum Perdata Internasional, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 1 No 8, 2023.
Gusti Ayu Tirtawati Retna Dwi Savitri, Aspek Hukum Perkawinan Wni Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia, Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 3, September 2009.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2003.
Imam Faishol, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Jurnal Ulumul Syar'I, Vol. 8, No. 2, juni 2019.
Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung; Refika Aditama, 2016
Muhammad Romli, Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.6 No. 2, 2021.
Muhammad Romli, Yayu Siti Khadijah, Perkawinan WNI Dalam Masa Iddah Di Luar Negeri Ketika Kembali Ke Indonesia Dalam Bingkai Hukum Perdata Internasional, An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Volume 4 Issue 2, 2024.
Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Wahyono Darmabarata, Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia , Cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 54 75
Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 639.
Copyright (c) 2025 Muhammad Romli
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
.png)
