Parliamentary Salaries in Indonesia from the Perspective of Islamic Economics and Maqāṣid al-Sharīʿah

Gaji Anggota Parlemen Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Abstract

Salary is the compensation received by an individual for the services and efforts provided in a particular job. In Islam, the concept of wage, known as ujrah, is not merely material compensation but also reflects the values of justice (‘adl), fairness (qisth), and moral responsibility (amanah). This study aims to analyze the salary system of members of the Indonesian House of Representatives (DPR) from an Islamic economic perspective. The research employs a descriptive qualitative approach using library research methods based on Islamic legal sources, government regulations, and academic literature. The findings reveal that the DPR’s remuneration system consists of a basic salary, allowances, and additional facilities with a total value reaching IDR 70–100 million per month. The disparity between DPR members’ income and the average worker’s wage of IDR 3–4 million is inconsistent with the principle of distributive justice in Islam. From the perspective of maqashid syariah, public officials’ salaries should be proportional to their performance and societal benefit, not a means of personal luxury. Therefore, a reform of the DPR’s salary system is required to align with Islamic values emphasizing justice, efficiency, and social welfare.

Gaji merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa dan tenaga yang telah diberikan dalam suatu pekerjaan. Dalam Islam, konsep pengupahan dikenal dengan istilah ujrah, yang tidak hanya berorientasi pada kompensasi materi, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan (‘adl), kewajaran (qisth), dan tanggung jawab moral (amanah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dari perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik library research berdasarkan sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian DPR terdiri atas gaji pokok, tunjangan, serta berbagai fasilitas tambahan yang nilainya mencapai Rp70–100 juta per bulan. Ketimpangan antara penghasilan DPR dan rata-rata upah masyarakat yang hanya sekitar Rp3–4 juta dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Dalam pandangan maqashid syariah, gaji pejabat publik seharusnya proporsional terhadap kinerja dan kemaslahatan umat, bukan menjadi sarana kemewahan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem penggajian DPR agar selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial.