Komunikasi Regulasi dan Keadilan Usaha : Harmonisasi Hukum dan Ekonomi pada Ritel Modern

Regulatory Communication and Business Fairness: Harmonisation of Law and Economics in Modern Retail

Abstract

Penelitian ini membahas peran komunikasi regulasi dalam menciptakan keadilan usaha melalui harmonisasi hukum dan ekonomi pada sektor ritel modern di Indonesia. Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 serta No. 70 Tahun 2013 menunjukkan upaya pemerintah untuk menata hubungan antara pasar tradisional dan toko modern dengan prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Analisis terhadap regulasi tersebut mengungkap tiga fokus utama, yaitu perlindungan terhadap pasar tradisional, pembatasan ekspansi toko modern, serta program revitalisasi pasar tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi memiliki dampak ganda: secara hukum memberikan kepastian dan batasan bagi pelaku usaha, secara ekonomi memperkuat daya saing produk lokal dan UMKM, serta secara komunikatif membangun citra baru pasar tradisional agar mampu bersaing dengan ritel modern. Namun, efektivitas regulasi sangat dipengaruhi oleh implementasi di tingkat daerah yang seringkali menghadapi kendala dalam tata kelola dan standar pelayanan pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi regulatif yang konsisten, evaluasi berkala, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan.