Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Hakim Pengadilan Agama

Islamic Legal Considerations in Judicial Decisions on Iddah and Mut’ah Maintenance

Abstract

The research aims to find out the facts of the Belopa Religious Court Judge's Decision in deciding the payment of Iddah and Mut'ah Alimony before the talak (divorce) declaration in Court Decision Number 20/Pdt. G/2023/PA. Blp. Regarding the data types used in this research, it is qualitative research. The data collection techniques are documentation, observation and interviews. The research findings point out that the facts of the judge's decision number 20/Pdt. G/2023/PA. Blp in the Belopa Religious Court concerning the payment of iddah and mut'ah alimony to the wife before the divorce declaration is influenced by the wife's lawsuit or reconversion lawsuit, the husband's capability and income, the age of marriage, the wife's obedience during marriage, and the evidence of the wife. While in Islamic law the determination is in accordance with Supreme Court Circular Letter No. 3/2018, article 34 clause 1 of the Compilation of Islamic Law (KHI), and Al-Qur'an Surah al-Baqarah verse 241.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta Putusan Hakim Pengadilan Agama Belopa dalam penetapan pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah yang dilakukan sebelum ikrar talak dalam putusan nomor 20/Pdt. G/2023/PA. Blp. Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta Putusan hakim nomor 20/Pdt. G/2023/PA. Blp di Pengadilan Agama Belopa tentang penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak adalah dipengaruhi oleh adanya gugatan istri atau gugatan rekonvensi, kemampuan dan penghasilan suami, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri selama perkawinan, dan pembuktian dari istri. Sedang dalam hukum Islam penetapan tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat 1, dan Al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 241.