Implementation of General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 Article 31 in Enhancing Political Participation: A Siyasah Tanfidziyyah Perspective

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Abstract

This study examines the implementation of KPU Regulation Number 9 of 2022, Article 31 letters a and b, by the Bandar Lampung City KPU in order to increase citizen involvement in the 2024 Bandar Lampung Regional Election. This study begins with the issue of low voter participation, despite the increasing number of Permanent Voter Lists. Ironically, the level of political participation in the 2024 Pilkada actually dropped sharply from 69.13% to 52.04%. This study aims to examine the implementation of regulations regarding election socialization and assess its compliance with the principles of siyasa tanfidziyyah. The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research findings indicate that the KPU has implemented segmentation-based socialization, covering first-time voters, women, people with disabilities, marginalized groups, traditional leaders, and the general public. This activity was carried out in 20 sub-districts. Face-to-face methods are the most effective approach compared to social media because they are more appropriate to the diverse characteristics of the community. The main obstacles include low public enthusiasm in the absence of official invitations and limited facilities such as projectors. From a siyasa tanfidziyyah perspective, the KPU's implementation reflects the principles of al-tanfidz and al-bayan, namely the implementation of clear regulations oriented towards the public interest. The study concluded that the KPU has implemented regulations quite well, although political education strategies still need to be strengthened to reduce the number of abstentions.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 huruf a dan b oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan keterlibatan warga pada Pilkada Bandar Lampung 2024. Kajian ini berangkat dari persoalan rendahnya partisipasi pemilih, meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap terus bertambah. Ironisnya, tingkat partisipasi politik pada Pilkada 2024 justru merosot tajam dari 69,13% menjadi 52,04%. Penelitian ini bertujuan menelaah bentuk penerapan aturan mengenai sosialisasi pemilu serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU telah menjalankan sosialisasi berbasis segmentasi, mencakup pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marjinal, tokoh adat, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan di 20 kecamatan. Metode tatap muka menjadi pendekatan paling efektif dibandingkan media sosial karena lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Hambatan utama antara lain rendahnya antusiasme warga bila tidak ada undangan resmi serta keterbatasan fasilitas seperti proyektor. Dari perspektif siyasah tanfidziyyah, implementasi KPU telah mencerminkan prinsip al-tanfidz dan al-bayan, yakni pelaksanaan aturan yang jelas dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa KPU telah menjalankan regulasi dengan cukup baik, meskipun strategi edukasi politik masih perlu diperkuat untuk mengurangi angka golput.